BAB I. MATRIKS BENTUK-BENTUK PENGUSAHAAN HUTAN
1. HUTAN TANAMAN RAKYAT
Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman yang dibangun oleh kelompok masyarakat di kawasan hutan produksi dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR) dengan jangka waktu paling lama 100 tahun. Pengertian Hutan Tanaman Rakyat (HTR) secara historis adalah merupakan penyempurnaan dari pola dan kelembagaan hutan tanaman yang telah ada seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat (HR) melalui KUHR, proyek dan swadaya masyarakat (dan sistem penanaman melalui GERHAN).
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan program penanaman jenis tanaman kehutanan dengan memperhatikan potensi sosial budaya menanam yang tumbuh di masyarakat. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP 6/2007 bab 1 pasal 1:19).
Hutan Tanaman Rakyat hanya akan dikembangkan pada areal kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk fungsi Hutan Tanaman Rakyat itu sendiri dapat digolongkan sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi produksi.

2. HUTAN TANAMAN INDUSTRI
Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan (PP 6/2007 bab 1 pasal 1:18).
Hutan tanaman industri (juga umum disingkat HTI) adalah sebidang luas daerah yang sengaja ditanami dengan tanaman industri (terutama kayu) dengan tipe sejenis dengan tujuan menjadi sebuah hutan yang secara khusus dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami. Hasil hutan tanaman industri berupa kayu bahan baku pulp dan kertas (jenis tanaman akasia) serta kayu pertukangan (meranti). Di Indonesia mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an di Sumatera Selatan dan Riau.
Hutan Tanaman Industri hanya akan dikembangkan pada areal kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk fungsi Hutan Tanaman Industri itu sendiri dapat digolongkan sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi produksi.

3. HUTAN KEMASYARAKATAN
Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (PP 6/2007 bab 1 pasal 1: 23). Hutan kemasyarakatan (HKm), adalah hutan rakyat yang dibangun di atas lahan-lahan milik negara, khususnya di atas kawasan hutan negara. Dalam hal ini, hak pengelolaan atas bidang kawasan hutan itu diberikan kepada sekelompok warga masyarakat, biasanya berbentuk kelompok tani hutan atau koperasi yang tidak dibebani hak.
Hutan Kemasyarakatan (HKM) merupakan sebuah proses perubahan yang mengarah kepada keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan hutan. Sebagai sebuah proses, maka konsep HKM ini juga tidak memiliki sebuah sistem atau definisi yang baku, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan, kondisi masyarakat dan sistem sosial ekonomi, serta kesepakatan-kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, adalah sah-sah saja terjadi perbedaan dalam pola pelaksanaannya di berbagai daerah sesuai dengan evolusi sistem sosial, ekonomi dan politik setempat. Sebagai contoh, Nepal harus melalui berbagi proses dan tahapan HKM sebelum sampai pada sistem yang ada sekarang. Sistem sekarangpun sedang dalam proses perubahan untuk mengakomodasi berbagai perubahan sistem sosial ekonomi masyarakat.
Keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan mengikuti program HKM adalah mereka mendapat akses secara legal kedalam lahan hutan negara selain tentu saja mendapat bantuan teknis dan sedikit subsidi dalam hal penyiapan bibit tanaman. Selain itu semua keuntungan ekonomi dan ekologi di masa yang akan datang akan manjadi milik peserta HKM.
Hutan kemasyarakatan (HKm) (dalam PP 6/2007) memungkinkan dikembangkan di hutan konservasi (kecuali Cagar Alam dan zona inti Taman Nasional), kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

4. HUTAN RAKYAT
Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %. Hutan rakyat merupakan hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat, meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara.
Pola pengembangan hutan rakyat merupakan suatu cara pengembangan kegiatan hutan rakyat yang dianggap sesuai dengan kondisi dan situasi sosial budaya daerah setempat. Secara teknik, hutan-hutan rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani, yaitu campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Baik berupa wanatani sederhana, ataupun wanatani kompleks (agroforest) yang sangat mirip strukturnya dengan hutan alam.
Salah satu karakteristik dari hutan rakyat adalah memiliki jangka waktu pertumbuhan relatif lama. Sifat pertumbuhan hutan rakyat yang relatif lama tersebut menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah kurang responsif untuk mengembangkan hutan rakyat secara murni swadaya. Masalah yang mungkin dihadapi dalam membangun hutan rakyat adalah resiko dalam pertumbuhan dan resiko dalam pemasaran hasil. Rotasi pertumbuhan yang panjang menimbulkan ketidakpastian dalam melakukan investasi karena adanya resiko pasar dan resiko fisiologi tegakan hutan yang mempengaruhi pengembalian dana investasi tersebut. Hal ini memperkaya karakteristik dalam usaha pembangunan hutan, yaitu putaran dana yang lambat.
Ketidakpastian dalam pertumbuhan sering menimbulkan masalah dalam mendapatkan kredit perbankan serta persyaratannya. Campur tangan pemerintah dalam pengusahaan hutan rakyat dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas hutan serta kualitas lingkungan. Campur tangan tersebut dapat pula menimbulkan dampak negatif apabila kebijakan pemerintah akan membebani pemilik hutan yang menyebabkan berkurangnya keuntungan bagi pemilik hutan serta mengurangi minat pemilik untuk mengelola hutan dan pada akhirnya mereka megalihkan penggunaan hutan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, pengaturan pengusahaan hutan rakyat beserta program pembangunannya harus dapat menyediakan insentif untuk memperkaya pengusahaan hutan rakyat serta memberikan keuntungan bagi pemilik hutan.
Kegiatan pengusahaan hutan rakyat melibatkan banyak aktor yang berperan, baik birokrat, LSM, ilmuwan maupun masyarakat sebagai ujung tombak. Keberhasilan kegiatan ini akan ditentukan oleh peran masing-masing aktor tersebut dan guna memberikan dorongan serta rangsangan kepada semua aktor maka diperlukan insentif dalam pengusahaan hutan rakyat ini. Penyelenggaraan pembangunan, termasuk pengusahaan hutan rakyat, diharapkan dapat mewujudkan efisiensi alokasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan. Namun demikian, tidaklah mustahil bahwa pilihan-pilihan masyarakat hanya akan mendorong pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan tanpa memperhatikan aspek-aspek pelestariannya.
Hal ini dapat terjadi apabila masyarakat tidak memperoleh insentif yang memadai dalam upaya pelestarian sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pengusahaan hutan rakyat perlu menyertakan pendekatan sistem insentif atau disinsentif, khususnya guna menjamin tercapainya tujuan pengusahaan hutan rakyat, baik ditingkat masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas tersebut, maupun ditingkat kebijakan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Untuk fungsi Hutan Rakyat itu sendiri dapat digolongkan sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi produksi baik untuk memenuhi kebutuhan pasar maupun untuk memenuhi kebutuhan ruamah tangga petani itu sendiri.

5. HUTAN DESA
Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan mendapat akses legal untuk mengelola hutan negara dimana mereka hidup dan bersosialisasi. Hutan negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut Hutan Desa. Pemberian akses ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Adapun kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan serta berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutnan berdasarkan usulan bupati atau walikota.
Mengacu pada penjelasan UU 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya pada penjelasan pasal 5, hutan desa adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya di dalam PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk kesejahteraan desa.
Untuk dapat mengelola hutan desa, Kepala Desa membentuk Lembaga Desa yang nantinya bertugas mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa. Yang perlu dipahami adalah hak pengelolaan hutan desa ini bukan merupakan kepemilikan atas kawasan hutan, karena itu dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Intinya Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Dari hal diatas maka fungsi dari pada hutan desa adalah dapat menjadi fungsi produksi, fungsi lindung maupun fungsi konservasi tergantung pada rencana pengelolaan hutan tersebut.

6. HUTAN ADAT
Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang mewakili negara, berwenang menetapkan status hutan termasuk menetapkan satu wilayah sebagai hutan adat. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999, Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat hukum adat. Berarti, masyarakat adat tidak diakui kepemilikannya tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan hutan sebagai hutan adat. Dan pemerintahlah yang berwewenang memberikan hak itu, melalui proses pengakuan Masyarakat Adat yang masih hidup.
Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Penghancuran pranata-pranata adat dalam pengelolaan hutan adat secara sistematis lewat berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan Rejim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 dasawarsa tidak sepenuhnya berhasil. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.
Pandangan masyarakat adat mengenai hutan adat sangat beragam dan sangat terkait dengan konsep wilayah adat setempat. Ada masyarakat adat yang mendefinisikan hutan adat sebagai daerah keramat dimana kuburan nenek moyang berada. Ada yang mendefinisikan hutan adat sebagai hutan lindung atau hutan cadangan yang dapat dibuka jika anggota masyarakat membutuhkan tanah. Ada pula yang mendefinisikan semua hutan di dalam wilayah adat mereka sebagai hutan adat. Sebaiknya masyarakat adat sendiri mencapai kesepakatan untuk menentukan pengertian hutan adat dan wilayah adat, untuk kemudian diusulkan pada pemerintah untuk disahkan.
Hutan Adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat dikelola oleh masyarakat hukum adat. Kegiatan pengelolaan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Selain mengelola, masyarakat hukum adat juga dapat melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah. Fungsi dari pada hutan adat ini dapat dijadikan sebagai fungsi produksi, fungsi konservasi, maupun fungsi lindung.

7. HAK PENGUSAHAAN HUTAN
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin yang diberikan untuk melakukan pembalakan mekanis diatas hutan alam yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Pada waktu yang bersamaan, sistem budaya hutan disempurnakan melalui penerbitan Pedoman Tebang Pilih Indonesia, yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Tebang Pilih Tanam Indonesia.
Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeilharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan yang dimaksud adalah kawasan hutan produksi yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan. Keputusan pemberian hak pengusahaan hutan adalah ijin yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan pengusahaan hutan, sedangkan keputusan pemberian hak pemungutan hasil hutan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk melaksankan pemungutan hasil hutan.
Pada tahun 1969 sampai 1974, sekitar 11 juta hektar konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) diberikan hanya disatu Provinsi, yaitu Kalimantan Timur. Produksi kayu bulat melonjak menjadi 28 juta meter kubik. Sekitar 75 persen diantaranya eksport.
Pada tahun 2004, jumlah pemegang HPH hanya tinggal 279, sekitar 107 diantaranya dinyatakan tidak aktif. Pada tahun 2006, dengan sisa hutan produksi seluas 57.620.301,63 ha, tercatat ada 303 perusahaan yang memliki izin IUPHHK (pengganti HPH) yang mengusai 28 juta ha lebih.
Dari hal diatas maka fungsi dari pada Hak Pengusahaan Hutan adalah dapat menjadi fungsi produksi, fungsi lindung maupun fungsi konservasi tergantung pada rencana pengelolaan hutan tersebut.

BAB II. BENTUK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT
Hutan Tanaman Rakyat atau HTR merupakan bentuk penguasaan hutan yang di kelola oleh suatu perusahan tertentu dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi. Dalam pengolahan Hutan Tanaman Rakyat ini tetap memiliki fungsi sebagai fungsi produksi walaupun fungsi utamanya tetap mengutamakan fungsinya sebagai fungsi lindung.
Fungsi produksi pada Hutan Tanaman Rakyat yaitu aktivitas pemanfaatan dan penggunaan Hutan dapat dilakukan pada pemanfaatan kawasan. Komoditas utama yang dihasilkan adalah kayu akan tetapi dalam jumlah yang relatif kurang karena tetap memperhitungkan fungsi hutan sebagai hutan produksi. Selain dari kayu komoditas yang di hasilkan yaitu tanaman hias, lingkungan, Industri, devisa, lapangan kerja, wisata, obat-obatan tradisional, jamur, madu, satwa dan makanan ternak.
Hutan Tanaman Rakyat merupakan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai hutan produksi yang komoditas utama yang diinginkan adalah untuk menghasilkan kayu, untuk kebutuhan industri tetapi tidak menutup kemungkinan dalam pengolahannya tetap menghasilkan komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi yang cukup besar seperti pemulihan dan penjagaan ekosistem, jasa, tanaman, maupun flora dan faunanya. Adapun dasar acuan pengolahan dalam hai ini diatur oleh UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan utamanya pada pasal Pasal 34 Ayat (2), Pasal 35 Ayat (1 dan 2), dan Pasal 37.
Pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) baik dalam fungsinya sebagai hutan produksi maupun sebagai hutan lindung prasarana yang di butuhkan yaitu :
1. Tenaga Ahli
Tenaga ahli ini penting dalam pengolahan hutan agar dalam pengolahan hutan tersebut dapat berjalan dengan baik yang efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Peralatan teknis
Peralatan teknis ini penting untuk memudahkan dalam pengolahan hutan tersebut.
3. Jalan
Jalan hutan dapat diklasifikasikan menurut fungsinya menjadi 3 jenis jalan hutan yaitu jalan utama, jalan cabang atau ranting dan jalan sarad. Jalan utama adalah jalan yang mengangkut TPn keluar dari wilayah hutan atau masuk ke industri. Operasi dalam bidang kehutanan adalah merupakan kegiatan yang sangat kompleks, hal ini memerlukan perencanaan yang matang. Selain dari jalan utama terdapat pula jalan sarad yang merupakan jalan yang melayani keperluan menyarad kayu dari tempat tinggal di jalan angkutan atau landing. Jalan ini menghubungkan tempat tumbuh pohon individu dengan jalan angkutan atau landing, jalan ini berkualitas rendah karena biasanya hanya di gunakan sekali saja.
4. Keterampilan
5. Bangunan
6. Gasebo
7. TPn.
Dalam pengolahan hutan dikenal beberapa teori yang mendasari segala aktifitas pengolahan hutan. Adapun teori tersebut antara lain yaitu :
a. Teori Von Thunen
Teori von thunen ini merupakan teori yang berdasarkan pada kemampuan suatu wilayah untuk dapat di akses oleh kendaraan yang berpengaruh pada sewa lahan yang bergantung pada faktor jarak, dimana jarak akan mempengaruhi biaya produksi yang mana dikeluarkan untuk transportasi menuju daerah atau wilayah yang akan di akses sehingga menentukan sewa lahan.
b. Teori Ricardian
Teori Ricardian ini dikenal pula dengan teori kesuburan tanah adalah teori yang menjelaskan dimana sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembukaan wilayah hutan (PWH) berdasarkan pada intensitas pemanfaatan lahan.
c. Teori Managemen Regim
Teori Managemen Regim merupakan teori yang menyatakan tentang konsep dalam pengembangan wilayah pemanenan hutan yang menjadikan kota sebagai sektor basis atau industri pengolahan hutan.

d. Teori IUCN
Dalam pengolahan Hutan Tanaman Rakyat ini teori yang di gunakan adalah teori managemen regim. Dilihat dari dasar teori ini yang menyatakan bahwa konsep dalam pengembangan wilayah pemanenan hutan yang menjadikan kota sebagai sektor basis atau industri pengolahan hutan, maka jelaslah bahwa teori inilah yang paling tepat untuk pengolahan Hutan Tanaman Rakyat ( HTR ).

BAB III. PENENTUAN KARDINAL POSITIF (+) DAN NEGATIF (-)
Titik-titik (zone) kardinal adalah areal atau tempat-tempat yang dianggap harus atau perlu mendapat perhatian dalam perencanaan PWH, yang ditinjau dari segi teknisPWH, teknis, ekonomis dan ekologis merupakan tempat yang penting. Titik kardinal dibedakan atas titik kardinal positif dan titik kardinal negatif.
Titik-titik kardinal positif prioritas pertama yaitu :
1. Tempat-tempat yang mempunyai akses ke jalan umum dan jalan angkutan yang sudah ada
2. Tempat-tempat yang menguntungkan untuk pembuatan jalan angkutan
3. Bagian-bagian yang datar yang cocok untuk pembuatan belokan dan jalan angkutan
4. Tempat-tempat yang strategis untuk base camp, TPK, Log Pond, tempat persemaian, pos-pos pengamanan, dan lain-lain
5. Tempat-tempat yang baik dan strategis untuk pembuatan jembatan
6. Tempat-tempat yang terdapat deposit batuan_ batuan, kerikil, pasir, dan lain-lain
7. Tempat yang terletak pada ketinggian tempat tertentu dan strategis untuk melihat ke keadaan sekelilingnya
Titik-titik kardinal positif prioritas kedua yaitu :
1. Areal yang jenis tanahnya tidak mudah longsor.
2. Jenis tanah tidak peka erosi, antar_ antara lain: aluvial, glei, planosol, hidromorf kelabu, dan laterit.
3. Tanah agak peka erosi, antara lain latosol
4. Tanah kurang peka erosi, antara lain brown forest soil, non-calcic brown, mediteran
5. Areal yang topografinya landai (8-15%)
6. Areal yang apabila dibuka, secar_ secara ekologis tidak menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun biologis, serta secara sosio-kultural tidak mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Titik-titik kardinal negatif prioritas pertama yaitu :
1. Areal yang jenis tanahnya sangat peka terhadap erosi, misalnya regosol, litosol, organosol, dan benzenorganosol, benzena
2. Areal yang topografinya sangat curam dengan kemiringan lebih besar dari 40 %
3. Areal yang ketinggian tempatnya lebih tinggi dari 1000 m dari permukaan laut
4. Areal yang ditetapkan oleh Pemerintah RI sebagai kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi atau kawasan hutan cagar alam dan margasatwa
5. Areal yang mengandung situs sejarah dan budaya atau agama, yang ditetapkan Pemerintah RI sebagai kawasan perlindungan terhadap tempat bersejarah dan sosial budaya.
Titik-titik kardinal negatif prioritas kedua yaitu :
1. Daerah tidak produktif
2. Daerah berawa-rawa atau tanahnya lembek (payalembek paya)
3. Areal yang jenis tanahnya peka terhadap erosi, misalnya: andosol, laterit, grumusol, podsol, dan podsolik
4. Areal yang topografinya curam (25-40%)
5. Areal milik orang lain
6. Areal kawasan lindung, misalnya :
a. Kawasan lindung terhadap habitat flora dan fauna yang langka
b. Kawasan lindung terhadap sungai
7. Kawasan lindung terhadap danau
8. Kawsan lindung terhadap sumber mata air
9. Tempat-tempat yang dianggap keramat bagi masyarakat setempabagi setempat
Area yang keadaan ekologisnya kurang stabil. Apabila areal tersebut dibuka dapat menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap daerah sekitarnya. Semua titik–titik kardinal digambarkan di atas peta perencanaan PWH, tanpa harus mempertimbangkan apakah titik titik tersebut relevan atau tidak dengan perencanaan PWH. Karena yang menjadi tujuan peletakkan titik-titik kardinal intujuan ini adalah mempermudah langkah perencanaan lebih lanjut dari segi teknis, ekonomis, ekologis, sosial dan budaya. Tempat-tempat penting yang harus diperiksa yaitu :
1. Tempat penyeberangan sungai
2. Batas rawa-rawa musiman
3. Areal dengan jenis tanah yang mudah longsor
4. Areal berbatu-batu karang
5. Sumber mata air
6. Areal yang mengandung deposit pasir dan bahan-bahan bangunan jalan hutan.
Penggambaran Titik Kordinal Positif dan Negatif di Peta Perencanaan PWH